SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

PENGERTIAN SPT
Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundangan perpajakan.

FUNGSI SPT
Bagi Wajib Pajak Penghasilan

1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
2. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak.
3. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak.

JENIS-JENIS SPT

• SPT Masa
• SPT Tahunan

SANKSI PERPAJAKAN 

• Sanksi Administrasi (Denda, Bunga, Kenaikan)
• Sanksi Pidana (Denda Pidana, Kurungan, Penjara)

 

KONSEP JARINGAN KOMPUTER

Jaringan Komputer

Adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, harddisk, dan sebagainya. Selain itu jaringan komputer bisa diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berada di berbagai lokasi yang terdiri dari lebih satu komputer yang saling berhubungan.

Tujuan Membangun Jaringan Komputer

Adalah membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim (transmitter) menuju ke sisi penerima (receiver) melalui media komunikasi.

Manfaat Jaringan Komputer

• Sharing resources
• Media komunikasi
• Integrasi data
• Pengembangan dan pemeliharaan
• Keamanan data
• Sumber daya lebih efisien dan informasi terkini

POSTULAT AUDITING

Postulat Auditing adalah : 

1. Laporan keuangan dan data keuangan dapat diverifikasi
2. Tidak ada konflik kepentingan antara auditor dengan manajemen perusahaan yang diaudit
3. Laporan keuangan dan data keuangan yang diserahkan untuk diaudit bebas dari kolusi dan ketidakberesan
4. Adanya pengendalian internal yang memadai
5. Penerapan PABU yang konsisten
6. Apa yang benar di masa lalu juga benar di masa depan
7. Auditor bertindak eksklusif dalam kapasitasnya sebagai auditor
8. Status profesional auditor independen sepadan dengan kewajiban profesional

STANDAR AUDITING YANG BERLAKU UMUM

STANDAR AUDITING
Standar Auditing merupakan suatu kaidah agar mutu auditing dapat dicapai sebagaimana mestinya yang harus diterapkan dalam setiap audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor independen. Standar auditing terdiri atas tiga bagian yaitu :
1. Standar Umum
2. Standar Pekerjaan Lapangan
3. Standar Pelaporan 

A. STANDAR UMUM
1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor
· Pendidikan formal dalam bidang akuntansi di suatu perguruan tinggi termasuk ujian profesi auditor.
· Pelatihan yang bersifat praktis dan pengalaman dalam bidang auditing.
· Pendidikan profesional yang berkelanjutan selama menekuni karir auditor profesional.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Ada 3 aspek independesi, yaitu :
· Independensi senyatanya
· Independensi dalam penampilan.
· Independensi dari sudut keahliannya atau kompetensinya.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama

B. STANDAR PEKERJAAN LAPANGAN
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

C. STANDAR PELAPORAN
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

PENGERTIAN PPH PASAL 23
Adalah pasal yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari deviden, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain atas penggunaan harta dan imbalan jasa teknik atau manajemen dan jasa lainnya pasal 21 selain yang dipotong dari PPH.

SUBJEK PPH PASAL 23

• Wajib Pajak Dalam Negeri

PEMOTONG PPH PASAL 23

• Badan Pemerintah
• BUMN / BUMD
• Perwakilan perusahaan luar negeri
• Badan Hukum lainnya
• Perseroan yang ditunjuk oleh DJP

OBJEK PPH PASAL 23

• Deviden
• Bunga
• Sewa atas penggunaan harta
• Royalti
• Hadiah
• Bunga Simpanan yang dibayarkan koperasi
• Imbalan Jasa Teknik dan jasa lainnya

TARIF PPH PASAL 23

Tarif 15 % x Jumlah Bruto atas :

1.  Deviden
2. Bunga
3. Royalti
4. Hadiah

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

PENGERTIAN PPH PASAL 21
Adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan , jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

WAJIB PAJAK PPH PASAL 21

• Pegawai, Karyawan tetap, Komisaris, Pengurus
• Pegawai Lepas
• Penerima Pensiun
• Penerima Honorarium, Komisi atau imbalan lainnya
• Penerima upah harian, mingguan, borongan, satuan

PEMOTONG PAJAK PPH PASAL 21

• Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi atau badan
• Bendaharawan pemerintah
• Dana pensiun, Badan Penyelenggara Pensiun JAMSOSTEK serta badan-badan lain
• Yayasan, Lembaga, Penghimpunan, Organisasi
• BUMN atau BUMD, perusahaan atau badan pemberi imbalan kepada WPLN

BANK DAN GENERAL LEDGER

PENGERTIAN BANK

Adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan kegiatan lainnya.

PENGERTIAN GENERAL LEDGER

Adalah salah satu bentuk laporan keuangan bank yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia dan Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) serta Prinsip Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).